Ogbomosoconnection : Geografi – Konsep Wilayah dan Tata Ruang

Tata ruang kantor tertutup merupakan salah satu konsep ruangan di kantor yang umum diterapkan. Berbeda dengan jenis ruangan yang terbuka, ruangan kantor jenis ini merupakan tata ruang yang diterapkan untuk bekerja terpisah dengan adanya sekat tiap ruangan.

Biasanya pembatas yang digunakan pada tata ruang kantor tertutup slot77 terbuat dari kayu atau tembok. Tata ruangan ini kerap disebut juga sebagai kantor kubikel, karena bentuk ruang kerja kadang dibatasi hingga atap ruangan atau hanya menutupi seukuran badan dan pada dasarnya berfungsi untuk membatasi pandangan mata antar karyawan.

Pada kesempatan ini, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penggunaan tata ruang kantor tertutup. Yuk kita simak bersama!

Kelebihan Tata Ruang Kantor Tertutup

Anti Gangguan

Dengan penerapan ruangan tertutup, karyawan bisa lebih fokus bekerja. Tidak akan ada gangguan dari kanan kiri. Sehingga produktivitas Anda dapat semakin meningkatkan.

Menambah Kreativitas

Kreativitas biasanya akan lebih mudah datang dari suasana yang tenang bukan? Jadi, bekerja dengan ruangan yang tertutup bisa meningkatkan daya kreativitas Anda. Akan tetapi, pastikan ruangan tertutup Anda tidak monoton. Anda bisa mendekor atau mengecat dinding dengan warna favorit, sehingga lebih bikin betah!

Punya Privasi

Manfaat yang paling terasa dari penerapan konsep tata ruang kantor tertutup adalah terjaganya privasi karyawan. Anda dapat mengerjakan proyek yang bersifat rahasia dengan tenang.

No Gosip Gosip

Dengan tata ruang tertutup, akan kemungkinan kecil jika antar karyawan bergosip. Dengan berkurangnya aktifitas bergosip, bukankah karyawan juga semakin fokus dan produktif?

Bebas Dengan Gaya Masing-masing

Style ruang kantor tertutup dapat memberikan Anda kebebasan berekspresi atau menyesuaikan dengan gaya bekerja sendiri, tanpa mengganggu rekan kerja sebelah.

Faktor Kesehatan

Dengan adanya pandemi Covid 19 di Indonesia membuat kita harus jeli lagi untuk menjaga kesehatan. Dengan tata ruang yang tertutup, Anda dapat mengurangi interaksi dengan rekan kerja lainnya. Sehingga kesehatan dapat lebih terjaga.

Kekurangan Tata Ruang Kantor Tertutup

Jika sudah membicarakan kelebihannya, pastinya akan selalu ada faktor kekurangan dari tata ruang kantor tertutup. Apa saja? Yuk simak!

Sulit Mengawasi Karyawan

Dengan mengusung konsep tata ruang kantor yang tertutup, ternyata memiliki kekurangan yakni cukup sulitnya survivor melakukan pengawasan terhadap bawahnnya.

Jika ingin mengawasi, Survivor atau manajer harus bolak balik tempat dari ruangan satu ke ruangan lainnya dulu supaya bisa mengawasi bawahannya dengan benar.

Komunikasi Antar Karyawan

Ruangan tertutup pastinya menjadikan komunikasi antar karyawan tidak begitu sering. Kadang, ada juga karyawan yang bahkan tidak saling kenal dengan rekan kerja lainnya karena keterbatasan komunikasi.

Baca Juga : Kenali Daerah Penyebaran rimba Pegunungan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang, maka perencanaan tata ruang Indonesia memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang – nasional, provinsi dan kabupaten. Rencana tata ruang yang dibuat oleh tiga tingkatan pemerintah Indonesia seharusnya sesuai dengan satu sama lain.

Pemerintah pusat mengembangkan rencana nasional tata ruang (RTRWN) pertama, yang mendeliniasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya untuk pembangunan. Rencana tata ruang nasional dirancang untuk jangka panjang, untuk jangka waktu 25 – 50 tahun.

Rencana tata ruang provinsi (RTRWP) kemudian dikembangkan berdasarkan rencana tata ruang nasional. Rencana tata ruang provinsi dikembangkan untuk jangka waktu 15 tahun. Dari rencana ini rencana tata ruang kabupaten strategis regional (RTRWK) kemudian dikembangkan; dirancang untuk menjadi rencana jangka pendek untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana tata ruang semua tingkatan pemerintah direvisi setiap lima tahun. Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya.

Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya. Struktur sistem perencanaan tata ruang yang mengalokasikan sejumlah jknailsbeauty.com besar otoritas pengambilan keputusan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan fungsi perencanaan tata ruang di daerahnya, termasuk otorisasi tingkat kabupaten untuk mengalokasikan izin untuk kegiatan pemanfaatan lahan.

Selain itu, seperti dalam amanat Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berfungsi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi ke dalam setiap rencana tata ruang pemerintah. Dari KLHS yang belum dilakukan untuk rencana tata ruang, maka tidak boleh ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan, baik untuk kepentingan ekonomi, dan sosial, selain lingkungan hidup. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Baca Juga : Materi Geografi Kelas 12 Konsep Wilayah dan Tata Ruang Indonesia

Partisipasi Publik

Sebuah komponen kunci dari proses perencanaan tata ruang adalah partisipasi masyarakat.

Meskipun telah terdapat Peraturan Pemerintah nomor 68/2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, namun Perpres ini oleh beberapa kritikus dianggap belum diturunkan dan dirinci dalam aturan yang lebih teknis di tingkat kementerian. Hal ini dikuatirkan akan berpengaruh terhadap implementasi peran masyarakat dan perencanaan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Disisi lain, peluang aspirasi masyarakat secara teknokratik bottom up dilakukan dalam sebuah proses Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dalam proses ini pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat berdiskusi dan mencapai kesepakatan tentang kebijakan pengembangan masyarakat.

Pemerintah kabupaten/kota harus menggunakan hasil dari proses musrenbang, bersama dengan rencana sektoral, untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan sumber pendanaan untuk melaksanakan ini. Rencana kabupaten kemudian dipertimbangkan dalam proses musrenbang tingkat provinsi, hasil yang akan digunakan dalam rencana pembangunan provinsi, dan selanjutnya proses anggaran nasional.

Untuk mendorong agar partisipasi publik dan masyarakat meningkat, maka masyarakat harus mengetahui informasi terkait dengan rencana pemerintah. Dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan, masyarakat secara khusus yang berbatasan dengan hutan, harus memiliki indormasi kehutanan yang merupakan salah satu informasi penting yang seharusnya terbuka untuk publik.

Dokumen dan lampiran peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), SK Penetapan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) beserta cap dan tanda tangan Menteri Kehutanan, pada Hutan Tanaman (HT) dan Hutan Alam (HA); dan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) diatas 6.000 meter kubik adalah beberapa informasi dasar yang sering dicari oleh para pemerhati kehutanan, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya atas keberadaan sumber daya hutan (FWI, 2014).